Oleh: subair | Juni 1, 2009

Pencanangan Wajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau

Pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Kota Bau-Bau menyelenggarakan acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 101 di Aula Palagimata Kantor Walikota Bau-Bau. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengangkat tema “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia yang Damai, Adil, Demokratis, dan Sejahtera”.

Pada akhir sambutannya Walikota Bau-Bau Drs. M.Z. Amirul Tamim, M.Si sekaligus mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun dalam lingkup pemerintah kota Bau-Bau,

Pencanangan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau sangat beralasan sebab disamping Pelaksanaan salah satu Program BAHTERAMAS yang dicanagkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, S.E, Kota Bau-Bau telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang dibuktikan dengan beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh para innovator pendidikan di Kota Bau-Bau. Hasil kajian itu antara lain yang dilakukan oleh H. Subair, S.IP, M.Si (Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau). Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif mencakup rencana pengembangan pendidikan Wajar 12 tahun di Kota Bau-Bau, diantaranya; kebutuhan gedung sekolah beserta perangkat pendukungnya, kebutuhan guru, sarana dan prasarana yang tersedia dan harus dikembangkan, sedangkan analisis kualitatif menyangkut dengan kompetensi guru, strategi pengembangan mutu pendidikan dan strategi penyelenggaraan manajemen pendidikan.

Strategi pengembangan Wajar 12 Tahun dikaji Strengths-kekuatan, Weeknesses-kelemahan, Opportunities-peluang, and Threaths-ancaman.

Analisis ini dimulai dengan melakukan evaluasi diri sehingga diperoleh faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan Wajar 12 Tahun. Analisis ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pengembangan pendidikan.

Untuk menentukan kebijakan strategis dalam rangka pengambilan keputusan melaksanakan Wajar 12 tahun di Kota Bau-Bau digunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis baik faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan tantangan). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan tantangan (threats). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan tantangan dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan analisis SWOT ini adalah diawali dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, kemudian masing-masing faktor tersebut dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk dilanalisis. Berdasarkan analisis dirumuskan alternatif kebijakan strategis dan perumusan rekomendasi. Hasil pembahasan dan analisis terhadap kemungkinan penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau meghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.

Kesimpulan

Tujuan dari pengembangan wajib belajar 12 tahun ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah Kota Bau-Bau. Potensi pengembangan ini sangat tinggi, hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Bau-Bau melalui pengalokasian dana pendidikan dari APBD yang meningkat dari tahun ke tahun..

Guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia khususnya Kota Bau-Bau, pemerintah daerah merencanakan segera memulai gerakan wajib belajar 12 tahun secara bertahap. Program pendidikan 12 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan critical mass dan membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan: untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program ini bertujuan untuk bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan-pilihan dan memanfaatkan produk-produk berteknologi tinggi, serta untuk mengadakan interaksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok, dan antar bangsa.

Pemerintah daerah Kota Bau-Bau menyadari bahwa tanggungjawab pendidikan tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah sebab pendidikan merupakan persoalan dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan diterapkannya otonomi daerah, maka sistem pengelolaan pendidikan mengalami perubahan. Pendidikan dasar dan menengah yang semula berada di tangan pemerintah pusat, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah otonomi. Pemerintah pusat melimpahkan secara langsung persoalan operasionalnya kepada daerah.

Pencapaian pembangunan pendidikan di Kota Bau-Bau juga merupakan gambaran komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM di Kota Bau-Bau. Komitmen pemerintah ini dalam meningkatan mutu sumber daya manusia, terbukti dengan terjadinya peningkatan pengalokasian anggaran dari APBD nya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga Kota Bau-Bau dapat membebaskan biaya pendidikan kepada setiap anak yang bersekolah dan dapat membangun berbagai fasilitas pelayanan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan wajar 9 tahun yang telah dilaksanakan di Kota Bau-Bau boleh dikatakan telah memperlihatkan keberhasilan. Ini terlihat dari kuatnya komitmen pemerintah daerah Kota Bau-Bau untuk melaksanakannya dan didukung oleh penyediaan anggaran pendidikan yang memadai. Ketersediaan anggaran pendidikan menyebabkan pelaksanaan wajar 9 tahun tidak banyak menghadapi kendala, terbukti dengan adanya perubahan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang, antara lain: 1) Pemenuhan fasilitas ICT; 2) Pembangunan UGB; 3) Perluasan kesempatan belajar; 4) Perbaikan model pembelajaran KTSP; 5) Pemenuhan kebutuhan guru; dan 6) Pemecahan persoalan geografis sekolah di daerah terpencil dengan perbaikan sarana transportasi jalan dan lain sebagainya.

Keberhasilan pelaksanaan wajar 9 tahun tersebut akan ditindaklanjuti untuk pengembangan wajar 12 tahun. Sehubungan dengan itu pada peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2009, Walikota Kota Bau-Bau telah mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak negeri Kota Bau-Bau. Hanya saja sebelum melaksanaan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun ini perlu memperhatikan beberapa faktor yang akan mempengarhui sukses tidaknya Wajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau yaitu: ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan; pembenahan manajemen penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien; keterbatasan dan pendistribusian yang tidak merata sarana dan prasarana pendidikan, sehingga belum mampu menampung jumlah anak-anak usia sekolah yang ada; kurangnya tenaga guru baik kuantitas maupun kualitas; dan masih adanya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga seluruh anggota keluarga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi keubutuhan hidup sehari-hari; serta masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, sehingga mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi untuk menyekolahkan anaknya.

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan bagi Kota Bau-Bau dalam mengembangan Wajib Belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun adalah:

Pertama, letaknya yang strategis mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat banyak. Kekayaan alam tersebut hampir menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bau-Bau.

Kedua, Faktor lainnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan sekalipun belum mencukupi atau belum memenuhi standar pelayanan minimal, akan tetapi untuk saat ini boleh dikatakan masih dapat menampung semua lulusan SLTP yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA, Disamping itu animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah juga cukup tinggi, hal ini mencerminkan adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Hanya saja sarana dan prasarana pelayanan pendidikan itu disamping ada yang rusak, juga masih belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Hal yang sama juga berkaitan dengan tenaga pendidik (guru) masih banyak sekolah yang kekurangan guru bidang studi tertentu terutama MIPA, dan juga belum memenuhi kualifikasi atau mempunyai kompetensi.

Ketiga, Kota Bau-Bau telah memiliki Visi dan Misi yang jelas, serta telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2008-2013) dimana termasuk di dalamnya Program Pengembangan Pendidikan Menengah sebagai bagian dari Wajar 12 Tahun. Kebijakan otonomi daerah yang terus berkembang dan menitikberatkan pada pemerintah kabupaten, merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengembangkan kreativitas dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Keempat, dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah Kota Bau-Bau memiliki kewewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di wilayahnya mulai dari perencanaan, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumber daya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan manajemen berbasis sekolah dan otonomi yang memberikan kewewenangan yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Kelima, Kota Bau-Bau juga dihadapkan dengan tantangan dan permasalahan klasik seperti rendahnya tingkat pendidikan penduduk, rendahnya mutu pendidikan, dinamika perubahan struktur penduduk (factor demografi), kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin, antara laki-laki dan perempuan, antara penduduk di perkotaan dan pedesaan, dan juga antar daerah kecamatan. Masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan dengan sumber daya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat adanya anak tamat SLTP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA atau putus sekolah, sebahagian besar disebabkan karena faktor ekonomi. Karena itu pula efektivitas peranserta masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan belum optimal.

Rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampunyai satuan pendidikan memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, secara umum disebabkan karena: (1) sarana dan prasarana layanan pendidikan belum tersedia secara mencukupi atau belum memenuhi standar pelayanan minimal, (2) ketersediaan tenaga pendidik yang belum memadai secara kuantitas dan kualitas, (3) kesejahteraan pendidik yang belum mencukupi, (4) kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan masih rendah sehingga mengakibatkan pada peran sertanya dalam kegiatan penyelenggaran pendidikan juga rendah, (5) keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran, sehingga mempengaruhi pula pada kualitas pembelajarannya, dan (6) biaya operasional pendidikan pada setiap satuan pendidikan belum mencukupi.

Berdasarkan analisis potensi dan situasi yang terdapat di Kota Bau-Bau, maka model pengembangan wajib belajar 12 tahun ini terdiri atas jalur pendidikan formal yaitu SMA dan sederajat dan jalur pendidikan non-formal yaitu Paket C melalui kegiatan kelompok belajar yang setara dengan SLTA. Model jalur formal dilakukan dengan cara : (1) membangun unit sekolah baru di wilayah kecamatan atas dasar lulusan SLTP yang ada di wilayah tersebut sudah tidak dapat lagi tertampung pada jenjang pendidikan SLTA, diharapkan dengan lebih memprioritaskan pada SMK sesuai kebutuhan dan memberdayakan SNA swasta yang ada, atau menambah ruang kelas baru pada sekolah yang ada selagi memungkinkan dengan dukungan lahan yang ada, (2) melaksanakan SMA-SMP Satu Atap, khusus untuk daerah terpencil, terisolir dan terpencar, (3) membangun SMA Terbuka, sekolah ini khusus untuk daerah yang memiliki masyarakat marginal atau daerah miskin yang sebagian besar anak usia sekolah diikutsertakan bekerja dengan orangtuanya, (4) membangun SMA-LB atau menjadikan SMP-LB dengan SMA-LB Satu Atap khusus untuk anak usia sekolah yang mempunyai kelainan, (5) melaksanakan ujian persamaan, khusus bagi anak usia sekolah yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki ijazah SMP, dan (6) menyelenggarakan Program Paket C, bagi warga masyarakat yang putus sekolah.

Untuk menyelenggarakan dan mensukseskan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun ini diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, hal ini dikarenakan tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga tanggungjawab bersama dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan berupa pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Rekomendasi

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam mengembangkan Wajib Belajar 12 Tahun, maka strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah:

1. Melengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di samping memenuhi tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki kompetensi, serta meningkatkan kesejahteraannya.

2. Melanjutkan kegiatan pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, listrik dan telekomunikasi sebagai faktor penunjang utama untuk akses pendidikan bagi masyarakat terutama di daerah terpencil dan pedalaman.

3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk menampung lulusan SLTP serta mengantisipasi ledakan jumlah lulusan SLTP sebagai dampak keberhasilan Program Wajar 9 Tahun.

4. Berupaya menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan.

5. Melaksanakan gerakan terpadu program wajib belajar 12 Tahun (sosialisasi) dengan melibatkan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri dan usaha, sehingga pelaksanaan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (community-based education).

6. Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat sebagai bentuk perwujudan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan menengah.

7. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan menengah, sesuai dengan model pengembangan wajib belajar

8. Membuat Peraturan Daerah Wajib Belajar 12 Tahun

9. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun mestinya ditangani secara lokal dengan membentuk Tim Terpadu, serta memperhatikan setiap potensi dan tantangan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan alternatif pemecahan masalah di atas, Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau dalam melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun, perlu menyusun Program Kegiatan Wajib Belajar 12 Tahun dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat, baik jalur formal maupun non formal sehingga seluruh anak usia 16 – 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, baik yang cacat maupun normal, baik yang tinggal di pelosok maupun yang tingal di kota dapat memperoleh dan menamatkan jenjang pendidikan menengah (SLTA). Adapun sasaran programnya adalah:

1. Menyusun Database Pendidikan dan Rencana Strategis Pendidikan Kota Bau-Bau Tahun 2008–2013.

2. Mengoptimalkan upaya penurunan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan menengah dan angka putus sekolah tanpa diskriminasi dengan menerapkan sistem informasi pendidikan yang berbasis masyarakat dan teknologi.

3. Melakukan sosialisasi Wajar 12 tahun dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial, LSM untuk mendukung, menyelengarakan dan mengembangkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi semua.

4. Menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah sesuai dengan model pengembangan Wajar 12 tahun, baik formal (umum dan kejuruan) maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin, keluarga marginal dan yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil, dan pedalaman.

5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pendidikan termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/MA/SMK, penambahan lokal/ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku-buku pelajaran dan peralatan peraga/media pembelajaran, disertai dengan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak.

6. Pengadaan tenaga guru SMA/SMK secara lebih merata, bermutu, tepat bidang studi, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan sesuai kebutuhan, dan peningkatan kualifikasi guru dari Diploma ke S1 atau dari S1 ke S2 serta peningkatan kesejahteraannya.

7. Pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

8. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dilingkungan setempat.

9. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun.

Guna pemenuhan Kebutuhan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau, maka perlu dilakukan beberapa program pendidikan, antara lain: 1) Standar Pelayanan Minimum Sekolah (SPM); 2) Penanggulangan Anak Putus Sekolah; 3) Pemenuhan Guru Kompetensi; 4) Peningkatan Mutu Pembelajaran; 5) Pemerataan Pendidikan Terpencil; 6) Pemetaan Database Sekolah; dan 7) Pengembangan Budaya Daerah/Lokal.  8. Penguatan penelenggaraan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien di tingkat SKPD dan UPT.

Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bau-Bau dapat dilakukan melalui, antara lain: 1) Peningkatan Fasilitas dan Sarana Sekolah; 2) Peningkatan Mutu Guru; 3) Peningkatan Kemampuan Pembelajaran; 4) Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan dan Administratif; 5) Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat; 6) Pengembangan Kemampuan Siswa; 7) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);  8. Sistem Monitoring dan Evaluasi.

H. Subair, S.IP, M.Si

(Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau).


Responses

  1. Ass. Wr. Wb.
    Kalau demikian kesimpulannya berarti Kota Bau-Bau itu sangat luas geografisnya, bisa berikan gambaran singkat?

    Wassalam
    Aswan

  2. Ass. Wr. Wb.
    Terima kasih atas tanggapannya, yang Bapak maksud ada pada latar belakang tesis ini. Isinya secara singkat saya gambarkan sebagai berikut :
    Luas wilayah kota Bau-Bau 221 km2 terdiri dari 7 kecamatan. keadaan georafinya sebagian berbukit-bukit dan ada dataran rendah (kawasan persawah) dan perkebunan, juga ada kawasan hutan lindung. Kota Bau-Bau memiliki garis pantai sepanjang 15 km juga terdapa pulau yang dihuni oleh masyarakat. Kondisi geografis demikian kota Bau-Bau tidak seperti lazimnya sebuah kota wilayahnya terlalu luas (Kota terluas di Indonesia), potensi wilayah beraneka ragam pemukiman penduduk terpencar walaupun konsentrasi terbesar ada di Kecamatan Murhum dan Wolio. Keadaan inilah yang menyebabkan adanya daerah terpencil dan terisolasi dalam ukuran wajar 12 tahun.
    Wassalam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: