Oleh: subair | Juni 27, 2009

Tindak Lanjut Pencanangan WAJAR 12 Tahun Kota Bau-Bau

Empat hari setelah pencanangan wajar 12 tahun tepatnya tanggal 24 Mei 2009 Walikota Bau-Bau Drs. M.Z. Amirul Tamim, M.Si mengadakan Rapat Terbatas dengan aparat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Dalam pertemuan itu beliau memberikan pengarahan agar mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun mulai dari landasan pelaksanaan, pedoman pelaksanaan, pola pelaksanaan dan pola koordinasi serta rencana sosialisasi dan Surat Edaran.

Pada tanggal 12 Juni 2009 diadakan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tindak Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun bertempat di Ruang Rapat Walikota Bau-Bau. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Suhufan, S.Ag, M.Si. Pada Rakor ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diberikan tugas untuk mengajukan konsep pelaksanaan Wajar 12 Tahun sebagai salah satu bahan masukan pada rapat koordinasi itu.

Bahan yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau sebagai berikut :

PELAKSANAAN WAJAR 12 TAHUN KOTA BAU-BAU

I. Dasar Pelaksanaan.

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan kesiapan daerah kota Bau-Bau menyelenggarakan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan

a. UUD 1945 (Pembukaan, Pasal 28C, dan BAB VIII pasal 31 dan pasal 32)

b. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional. Pada Bab VIII Wajib Belajar pasal 34 yang terdiri dari ayat 1 (Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib elajar), ayat 2 (Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya), ayat 3 (Wajib Belajar merupakan Tanggung Jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat), dan ayat 4 (Ketentuan mengenai Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturuan pemerintah).

c. PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, pada pasal 7 terdiri dari “

(1) Pemerintah menetapkan kebijkan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana startegis bidang pendidikan, dan Rencana pembangunan jangka menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewaj iban menyelenggarakan menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis daerah bidang pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan daerah Jangka Panjang.

(4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.

(5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui peraturan daerah.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administrative kepada warga Negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (Tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.

d. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kota Bau-Bau Tahun 2008 – 2013 dimana di dalamnya tercantum Program Wajib Belajar 12 Tahun.

e. Telah tersedia Renstra Pendidikan Kota Bau-Bau 2008 – 2013 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Bau-Bau Tahun 2008 – 2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Pendidikan Kota Bau-Bau 2005 – 2025. yang disusun berdasarkan RPJP Nasional Bidang Pendidikan Tahun 2005 – 2025.

2. Kesiapan Daerah Kota Bau-Bau.

Kesiapan daerah Kota Bau-Bau menyelenggarakan Wajib Belajar 12 Tahun setidaknya dapat dilihat dari ketercapaian pelaksanaan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Periotas Pembiayaan Pendidikan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan tiga pilar permasalahan pendidikan yaitu 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan 3) Manajemen, tata kelola, dan citra publik. Khusus Bidang Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Wajib Belajar dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Target Sasaran Renstra Nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Usia PAUD (4 – 5 Tahun) Sudah Harus Tertamnpung Di Lembaga Pendidikan PAUD (TK/RA) Pada Tahun 2009 Sebesar 45%. Kondisi Nyata Di Kota Bau-Bau pada tahun 2006 telah mencapai 40,66%, tahun 2007 mencapai 41,27% dan tahun 2008 mencapai 49,38% sisanya 0,42% telah diprogramkan untuk dicapai pada tahun 2009.

b. Program Wajar sembilan tahun

1). Target sasaran renstra nasional, Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Usia 7-12 Tahun masuk SD/MI pada tahun 2009 sebesar 94,48%. Kondisi nyata di Kota Bau-Bau pada tahun 2006 baru mencapai 87,89%, tahun 2007 mencapai 89,46% dan tahun 2008 mencapai 92.00 sisanya 2.48% telah diprogramkan untuk dicapai pada tahun 2009..

2). Target sasaran renstra nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 13 – 15 tahun masuk SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 95%. Kondisi nyata di kota Bau-Bau pada tahun 2006 telah mencapai 96,75%, tahun 2007 97,81% dan tahun 2008 97,69% maka telah melampaui target Nasional.

3. Program Pendidikan Menengah

Target sasaran renstra nasional, Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia 15 – 18 tahun masuk SMA, MA dan SMK pada tahun 2009 sebesar 62,50%. Kondisi nyata di kota Bau-Bau pada tahun 2006 telah mencapai 82,27%, tahun 2007 sebesar 78,96 dan tahun 2008 mencapai 73,01% telah melampaui target Nasional

4.Program  Pendidikan Luar Biasa

Tersedian 1 Unit SLB, 2 Unit SDLB, 1 buah SMPLB dan 1 buah SMALB dan telah memberikan sumbangan pada perluasan pendidikan sebanya 98 orang pada Wajar 9 Tahun dan 8 orang pada Pendidikan Menengah.

5. Program Pendidikan Luar Sekolah

a. Pada Tahun 2007 terdapat 1557 orang penyandang buta aksara, tahun 2008 masih terdapat 1098 orang. Pada tahun 2009 Pemda Kota Bau-bau telah mempersiapkan program penuntasanya pada tahun 2009.

b. Angka Putus sekolah pada tingkat SD menurun dari 1,37 pada Tahun 2007 menjadi 1,30 pada tahun 2008, pada tingkat SMP menurun dari 1,87 pada tahun 2007 menjadi 1,56 pada tahun 2008. dan pada tingkat sekolah menengah menurun dari 2,87 pada tahun 2007 menjadi 2,38 pada tahun 2008.

6. Program Peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Rasio Murid/Guru pada tingkat SD/MI pada tahun 2006 sebesar 15,70, tahun 2007 adalah 15,22 dan pada tahun 2008 menjadi 13,89.

b. Rasio Muru/Guru pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2006 sebesar 10,70, pada tahun 2007 sebesar 10,54 dan pada tahun 2008 menjadi 10,26.

c. Pada tingkat SMA/MA/SMK Rasio Murid/Guru mencapai rata-rata pada tahun 2006 sebesar 8,52, tahun 2007 sebesar 8,30 dan pada tahun 2008 menjadi 10,99.

7. Program Manajemen, akuntabilitas dan pencitraan publik

a. Lembaga partisipasi masyaraka dibidang pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Bantuan Akreditasi Sekolah, Forum Evtap Pendidikan, telah melaksanakan tugas dan fungsinya,

b. Telah terjalin kerjasama penegakan transparansi dan akuntabilitas dengan lembaga kepengawasa seperti Bawasda, BPKP dan BPK.

.

II.  Konsep Analisis Situasi untuk bahan diskusi

Pada rapat koordinasi itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau juga mengajukan konsep Faktor-faktor yang kelak akan mempengaruhi pelaksanaan Wajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau untuk didiskusikan.

I. Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Telah sukses menyelenggarakan Wajar 9 Tahun.

2. Fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah telah mencukupi.

3. Telah tersedia sarana teknologi komunikasi dan informasi sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

4. Letak Geografis yang strategis mudah dijangkau dengan transportasi laut dan udara yang ditandai dengan berkembangnya arus transportasi barang dan jasa di Sulawesi Tenggara melalui kota Bau-Bau.

5. Memiliki sunberdaya alam yang memadai baik perikanan, pertanian dan pariwisata yang dapat diolah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

6. Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pendidikan ditandai dengan tingginya angka partisipasi penduduk usia sekolah memasuki lembaga pendidikan.

7. Adanya komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan ditandai dengan telah dicanangkan wajib belajar 12 tahun.

8. Adanya dukungan patisipasi masyarakat yang ditandai dengan perkembangan pihak swasta menyelenggarakan pendidikan.

B. Kelemahan

1. Kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik belum memadai menyebabkan kualitas pendidikan masih rendah.

2. Masih terdapat anak putus sekolah (rata-rata 1,5% pertahun) dan tingginya angka murid mengulang (rata-rata 5,2% pertahun) merupakan kelemahan yang harus segera diatasi.

3. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar pelayanan minimal juga berakibat pada rendahnya mutu pendidikan.

4. Kondisi wilayah geografis yang luas menyebabkan distribusi penduduk tidak merata juga menghambat pengadaan sarana pendidikan secara adil.

5. Tingakat pendidikan masyarakat utamanya di daerah pinggiran masih rendah.

6. Masih terdapat penduduk miskin yang kesulitan menekolahkan anaknya.

7. Perkembangan penduduk karena migrasi masuk akan menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan wajar 12 tahun.

8. Koordinasi, pelayanan dan penyelenggaraan manajemen pendidikan ditingkat dan antar aparatur dalam pengembangan pendidikan masih lemah.

II. Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Kebijakan otonomi daerah yang terus berkembang dan menitikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota, merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengembangkan kreativitas dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM. Investasi di bidang pendidikan adalah investasi humani yang menghasilkan keluaran berupa sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, sebagai pancaran hakekat manusia seutuhnya, yang mampu berkarya bagi kemakmuran dan kesejahteraan individu dan masyarakat yang lebih baik di hari esok. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kualitas SDM ditingkatkan, nilai produktivitas dari SDM tersebut akan menghasilkan nilai balik (rate of return) yang positif.

3. Disamping itu pergeseran masyarakat dari struktur tradisional ke sektor industri dan jasa, akan membawa implikasi terhadap terjadinya transisi ketenagakerjaan atau kualifikasi tenaga kerja. Sebagian jenis pekerjaan sekarang mulai menyusut dan akhirnya hilang. Perkembangan struktur ketenagakerjaan ditandai dengan terus berkembangnya kesempatan kerja sektor pertanian yang bersifat tradisional, diganti dengan bertambahnya kesempatan kerja sektor industri dan jasa. Pengaruh lain dari berkembangnya teknologi adalah terjadinya perubahan komposisi angkatan kerja menurut jenis jabatan dan keahlian. Jenis-jenis pekerjaan yang diperkirakan akan berkembang menurut UNESCO adalah pekerja pemikir (mind worker); kemampuan belajar mandiri (self-training skill); kompleksitas keahlian (multi-skilling); dan kemampuan mengolah informasi (information handling capacity).

4. Berbagai peluang yang dapat diraih oleh Kota Bau-Bau apabila dapat melaksanakan Wajar 12 Tahun yaitu Kota Bau-Bau akan semakin meningkat marwahnya karena: 1) dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index); 2) apabila kualitas SDM-nya meningkat secara tidak langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 3) Kota Bau-Bau telah mempersiapkan masyarakatnya menghadapi perubahan dan pergeseran masyarakat dari struktur tradisional ke sektor industri dan jasa.

B. Tantangan

1. Disamping peluang sebagai faktor eksternal juga perlu diperhatikan ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh Kota Bau-Bau apabila melaksanakan Wajar 12 tahun, yakni: tantangan pertama yang dihadapi adalah berkaitan dengan dukungan masyarakat dan legislative.

2. Masih tingginya anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah pertanda masih rendahnya kesadaran orangtua dalam memotivasi anaknya untuk sekolah pada hal telah dibebaskan biaya pendidikanya.

3. Masih terdapat masyarakat miskin yang mempekerjakan anak usia sekolah mencari tambahan penghasilan untuk kehidupan keluarga.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat belum terkelola dengan baik seiring dengan upaya penyelamatan lingkungan.

5. Dukungan investasi belum memadai.

6. Penduduk yang heterogen.

.

III. Konsep kebijakan, Pola dan Strategi Pelaksanaan Wajar 12 Tahun Kota Bau-Bau.

1. Alternatif Strategi Pengembangan.

Apabila Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau berkeinginan untuk Pengembangan Wajib Belajar dari 9 tahun menjadi Wajib Belajar 12 Tahun, maka Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau berkewajiban merencanakan penyelenggaraan program wajib belajar sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan peranserta masyarakat. Atas dasar itu maka dapat dirumuskan alternatif strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau yaitu:

a. Melaksanakan gerakan terpadu program wajib belajar 12 Tahun dengan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usaha, sehingga pelaksanaan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (community-based education).

b. Meningkatkan dan memperkuat program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan jumlah siswa masuk sekolah (enrollment).

c. Sementara itu, program-program kegiatan yang kurang esensial agar dikaji ulang dan memobilisasi sumberdaya yang mendukungnya untuk mempertahankan dan meningkatkan program wajar 12 tahun.

d. Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan menengah.

e. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan menengah.

f. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ditangani secara lokal dengan membentuk tim ter-padu, serta memperhatikan setiap potensi dan tantangan yang ada.

Berkaitan dengan strategi di atas, maka kebijakan Pemerintah Kota Bau-Bau dalam melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun adalah:

1. Melengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di samping memenuhi tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki kompetensi, serta meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dilakukan karena sekalipun Kota Bau-Bau telah berhasil mencapai program pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir, akan tetapi untuk mutu pendidikan di daerah ini masih rendah, karena itu untuk masa-masa yang akan datang dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu.

2. Melanjutkan kegiatan pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, listrik dan telekomunikasi sebagai faktor penunjang utama untuk akses pendidikan bagi masyarakat terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah geografis Kota Bau-Bau yang sangat luas, menyebabkan distribusi penduduk tidak merata menuntut pembangunan layanan pendidikan yang merata pula.

3. Disamping membebaskan biaya pendidikan juga perlu memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin, membantu biaya operasional satuan pendidikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, dan sebanyak … KK termasuk kategori miskin pada umumnya berada di daerah terpencil.. Apalagi diketahui pula bahwa sebagian besar penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah baik jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA adalah dikarenakan ketidakadaan biaya dan karena tidak merasa penting, dengan demikian pembebasan biaya pendidikan yang dilakukan selama ini oleh Kota Bau-Bau belum dapat memecahkan masalah pendidikan secara optimal. Untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu, selain menyediakan fasilitas belajar yang memadai juga memerlukan biaya operasional yang memadai, sementara dana operasional yang ada belum mencukupi.

4. Selain itu agar Program Wajib Belajar 12 Tahun ini terlaksana dengan baik dan mendapatkan legalitas, maka perlu dukungan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah Khusus Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau

Selanjutnya berdasarkan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau di atas dalam melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun, dapat diusulkan beberapa program kegiatan yang dapat dilakukan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sebagai berikut:

1. Penyusunan Database Pendidikan dan Rencana Strategis Pendidikan 2008-2013.

2. Penyusunan anggaran untuk dialokasikan kepada pelaksanaan Wajar 12 Tahun.

3. Pembangunan unit sekolah baru dan atau menambah unit lokal sesuai kebutuhan.

4. Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung (infrastruktur) secara merata dan memadai untuk daerah terpencil dan untuk anak yang memiliki kelainan.

5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat miskin, dalam bentuk beasiswa.

6. Pengangkatan guru baru sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraanya.

7. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun.

8. Sosialisasi Wajib Belajar 12 tahun pada semua lapisan masyarakat.

2. Konsep Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Sebelum melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun, terlebih dahulu perlu diketahui dan dipahami beberapa konsep yang berkaitan dengan Wajib Belajar

1. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsekuensinya pemerintah menjamin tersedianya guru dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar.

2. Wajar 12 Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 Tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau yang sederajat sampai tamat.

3. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

4. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Seorang peserta didik disebut tamat SMA atau sederajat, bila yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan SMA atau yang sederajat.

6. SMA atau yang sederajat adalah pendidikan menengah yang lama pendidikannya 3 tahun di SMA atau sederajat.

3. Sasaran Pengembangan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun yang menjadi sasaran dari pada diselenggarakannya Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun ini, khususnya di Kota Bau-Bau adalah:

a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan menengah, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi.

b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumberdaya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efisien dan efektif.

d. Meningkatkan akses pendidikan menengah harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan wajar 12 Tahun tidak dapat dipisahkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

4. Model atau Pola Satuan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun artinya adalah meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah pendidikan menengah (16-18 tahun) untuk semua lapisan masyarakat sampai kepada pedesaan terpencil dan pedalaman, termasuk anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, serta anak yang mempunyai kelainan.

Model penyelenggaraan Wajib Belajar ini terdiri atas jalur pendidikan formal yaitu SMA dan sederajat dan jalur pendidikan non-formal yaitu Paket C melalui kegiatan kelompok belajar yang setara dengan SLTA. Beberapa jenis satuan pendidikan di bawah ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka memilih model yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah dan penyebaran anak usia sekolah.

a. SMA Reguler, jalur formal dan jenis pendidikan umum dan penyelenggaraanya dapat dilaksanakan melalui beberapa alternatif antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB) atau penambahan ruang kelas baru (RKB) atau pada daerah tertentu sepanjang jumlah guru mencukupi dan belum mencapai tugas mengajar optimal secara terbatas dapat dilaksanakan doble shift.

b. SMA Terpadu, selain menerima calon siswa yang normal juga menerima calon siswa yang memiliki kelainan atau tuna tertentu. Sekolah ini memerlukan guru pembimbing khusus, yang dibantu dari SMALB atau SLB terdekat.

c. SMA Luar Biasa, SMA yang menampung calon siswa dari tamatan SLTP yang memiliki kelainan.

d. SLB, sekolah luar biasa yang menampung calon siswa dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki kelainan.

e. SMP-SMA Satu Atap, pengembangan SMA Reguler yang lokasinya menyatu atau berdekatan dengan SLTP pendukungnya yang terletak di daerah terpencil, terisolir dan terpencar.

f. SMK, jalur formal dan jenis pendidikan kejuruan/ketrampilan khusus.

g. Madarasah Aliyah (MA)

h. Pondok Pesantren

i. Ujian Persamaan

j. SMA Terbuka, sekolah yang menitik beratkan pada belajar mandiri dengan dilengkapi tatap muka secara terbatas, serta memiliki TKB dan SMA Induk dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahan ajar utamanya adalah modul dan dilengkapi dengan media belajar yang sesuai. Lama pendidikan 3 tahun.

k. Kejar Paket C, pendidikan jalur non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar dan memberikan program pendidikan setara dengan SLTA. Sasaranya adalah anak lulusan SLTP yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan ke SLTA reguler dan anak putus sekolah usia 16-18 tahun.

Berdasarkan data-data dan hasil analisis kajian Pengembangan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bau-Bau, maka model pengembangannya adalah:

a. Pembangunan Unit Sekolah Baru berupa SMA/MA/SMK Reguler, hal ini dapat dilakukan di Kecematan Betoambari berupa SMA dan SMK Keputrian, Kecamatan Sorawolio yaitu SMK Pertanian dan Kehutanan, Kecamatan Wolio berupa SMA/SMK IT,

b. Pembangunan SMA Luar Biasa, dapat dilakukan di Kecamatan Bungi dengan membangun Unit Sekolah Baru atau satu atap dengan SMP LB yang ada.

c. Pemberdayaan SMA dan SMK Swasta serta Posantren dalam rangka peningkatan motivasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun.

d. Pelaksanaan Ujian Persamaan, khusus bagi masyarakat yang sudah bekerja tamat SMP atau putus sekolah pada SMA tetapi telah memiliki pekerjaan tetap, hal ini dapat dilaksanakan di pusat kota Bau-Bau.

e. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Belajar Paket C, karena hampir disemua Kecamatan terdapat anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke SLTA maka Program ini dapat dilaksanakan pada setiap kecamatan.

5. Langkah-langkah Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

Sebelum dilaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka perlu beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

a. Sosialisasi kebijakan wajar 12 tahun dan pola yang terpilih kepada masyarakat;

b. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang;

c. Implementasi wajar 12 Tahun.

d. Monitoring dan evaluasi;

Disampaikan oleh : H.Subair, S.IP, M.Si (Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: